Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Sesditjen PAUD dan Dikmas Ingatkan Peran Daerah

Sesditjen PAUD dan Dikmas Ingatkan Peran Daerah

19 November 2018 06:18:26

Surabaya, PAUD dan Dikmas. “Daerah boleh memberikan izin bidang pendidikan tapi ada aturannya”, ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Wartanto, saat kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Regional I . Rabu (14/11)

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang menyebutkan tugas Pemerintah Pusat adalah menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriterua (NSPK). Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), pembinaan, pengawasan dan penjaminan mutu.

Sedangkan diluar itu merupakan tanggung jawab Kabupaten dan kota, kecuali Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) yang didirikan diluar pemerintah Indonesia. Yaitu kerjasama satuan pendidikan kerjasama asing dan satuan pendidikan yang ada di Indonesia, ujar Wartanto menambahkan.

Selain itu ditegaskan Sesditjen PAUD dan Dikmas, penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari pendataan, pembentukkan kelompok, pengadaan tutor, penganggaran sampai dengan pelaksanaan ujiannya itu menjadi tanggung jawab daerah.

Menutup arahannya Wartanto menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan karena telah bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), sehingga dalam pelaksanaannya 98 persen menggunakan komputer mengungguli UN berbasis komputer yang diselenggarakan oleh pendidikan formal. (Tim Warta/MHF/Pri-Ars/KS)

Semua Berita